JAKARTA - Kekayaan politisi Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang menyebut pihak-pihak yang ingin membubarkan DPR sebagai “orang tolol sedunia” menuai kontroversi.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui laman elhkpn.kpk.go.id, harta Sahroni tercatat melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, total kekayaannya tercatat Rp2,86 miliar.
Tiga tahun kemudian, pada 2017, hartanya naik drastis menjadi Rp207,85 miliar, atau bertambah sekitar Rp200 miliar dalam waktu singkat.
Pada 2018, kekayaan Sahroni meningkat tipis menjadi Rp208,07 miliar, lalu Rp228,49 miliar pada 2019. Terbaru, dalam LHKPN yang dilaporkan pada 21 Februari 2025 untuk periode 2024, total harta Sahroni mencapai Rp328,91 miliar.
Artinya, dalam lima tahun terakhir, kekayaannya bertambah lebih dari Rp100 miliar.
Lonjakan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satunya, akun Instagram @wakandafolk pada 29 Agustus 2025 menampilkan tangkap layar LHKPN 2017 dan 2024 dengan narasi, “Harta kekayaan Anggota DPR Ahmad Sahroni jadi sorotan naik 200 miliar 3 tahun?”
Unggahan tersebut langsung memicu diskusi tentang sumber kekayaan Sahroni.
Kontroversi makin memanas setelah pernyataan Sahroni yang menyebut desakan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia” saat kunjungan kerja di Polda Sumut, 22 Agustus 2025, viral di publik.
Kritik terhadap DPR sebelumnya juga menguat, terutama terkait gaji dan tunjangan anggota yang dianggap tidak sebanding dengan kinerja.
Di tengah sorotan tersebut, Fraksi Partai NasDem DPR RI melakukan rotasi pada 29 Agustus 2025. Sahroni dipindahkan dari posisi Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Hermawi Taslim, menegaskan rotasi itu merupakan penyegaran rutin, bukan pencopotan.
“Rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran,” kata Hermawi.
Sahroni, yang dikenal dengan julukan “Crazy Rich Tanjung Priok,” sebelumnya berkarier sebagai pengusaha di sektor bahan bakar minyak (BBM).
Perjalanannya dari sopir hingga menjadi direktur utama perusahaan kerap dikisahkan sebagai cerita “from zero to hero.”
Meski begitu, lonjakan harta kekayaan dan pernyataan kontroversialnya terus menimbulkan perdebatan publik soal transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.[]
